Stakeholder Maritim Dukung Peningkatan Efisiensi Logistik Melalui Integrasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024, khususnya dalam mendukung konektivitas maritim nusantara.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menyatakan, dukungan itu dengan lebih menitikberatkan pada perwujudan logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran.

“Salah satunya adalah upaya meningkatkan efisiensi logistik dalam mendukung perekonomian nasional adalah melalui integrasi layanan marine nasional,” ujarnya dalam acara Marine Business Forum yang diselenggarakan oleh PT Pelindo Jasa Maritim di Bali, Sabtu (16/10/2022).

Pada acara yang mengusung tema Marine Integration for the Nation ini, Dirjen Arif menjelaskan, beberapa upaya integrasi yang sudah dimulai dari standarisasi layanan marine.

Standarisasi  tersebut diharapkan dapat menghadirkan kualitas pelayanan prima yang sama di lebih banyak lagi pelabuhan di Indonesia.

“Adanya kualitas pelayanan prima yang terstandarisasi pada layanan marine di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi pada proses bisnis logistik di Indonesia,” jelas Dirjen Arif.

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus didukung oleh seluruh stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Arif juga meminta seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam memajukan transportasi laut di Indonesia.

Adapun nilai efisiensi yang dicapai dari adanya kolaborasi dan integrasi akan menguntungkan para pelaku bisnis logistik di industri maritim nasional.

Nantinya, manfaat efisiensi juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa harga berbagai komoditas yang lebih stabil dan lebih terjangkau baik di wilayah barat maupun timur Indonesia.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenhub juga terus berupaya meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program Tol Laut yang telah dimulai dari tahun 2015 hingga saat ini,” ungkapnya.

Adapun pada tahun 2022, sebanyak 33 trayek tol laut sudah berjalan. Selain itu, pemerintah saat ini telah memberikan berbagai kemudahan penggunaan Tol Laut dengan memanfaatkan digitalisasi dan Teknologi Informasi melalui aplikasi SITOLAUT.

Selain program Tol Laut, Kemenhub juga menyelenggarakan PSO Pelni sebanyak 26 trayek, angkutan perintis 117 trayek dan kapal ternak sebanyak enam trayek.

“Namun demikian, kita harus menyadari bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya keterbatasan APBN dan rendahnya partisipasi swasta menjadi salah satu tantangan yang dihadapi,” tuturnya.

Selain itu, masalah pandemi Covid-19 juga membawa perubahan besar dan dampak ekonomi secara global, salah satu yang fundamental adalah percepatan implementasi Teknologi Informasi (IT) dan terjadinya perubahan perilaku bisnis yang harus lebih adaptif.

Untuk itu, Dirjen Arif mengajak semua pihak untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas dalam memberikan pelayanan agar lebih murah, lebih cepat dan lebih transparan, serta optimalisasi penerapan digitalisasi sektor maritim, termasuk dalam mewujudkan Green Port atau Pelabuhan Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan Green Port, salah satu alternatif yang dapat digunakan di pelabuhan dalam mengurangi tingkat emisi di pelabuhan adalah melalui penerapan Fasilitas Listrik Darat atau On-Shore Power Supply (OPS).

Selanjutnya untuk mendukung G20 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, penerapan On Shore Power Supply diharapkan menjadi salah satu terobosan untuk menanggulangi isu-isu lingkungan yang menjadi fokus G20 yang berkaitan dengan perubahan iklim dan energi global.

“Dengan demikian akan terwujud pelabuhan yang berwawasan lingkungan yang tidak hanya dapat menjamin kelancaran arus barang namun juga mempunya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim,” jelasnya. B