Rakornas Parekraf 2023 Bahas Perspektif Model Pengelolaan dan Tata Kelola Berkelanjutan

Saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023. (dok. kemenparekraf)

Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) turut membahas perspektif model pengelolaan dan tata kelola berkelanjutan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada sesi ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Executive Director of Centre for LiveableCities Singapore Hugh Lim, ILO Expert on Green Job Eric Roeder, Wakil Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Ignasius Galih Sedayu, SMMes & Intellectual Property Mochtar Sarman, dan juga CEO & Founder Antarupa Studios Ivan Chen.

Executive Director of Centre for LiveableCities Singapore Hugh Lim menjelaskan bahwa tata kelola di sektor parekraf, diperlukan perencanaan penggunaan lahan yang baik untuk mendukung perencanaan pariwisata yang terintegrasi dan efisiensi tata ruang kota.

Baca juga :   Kemenparekraf Perkuat Rantai Pasok Pengembangan UMKM Parekraf di Bali

“Dan juga perlu menyusun atraksi wisata yang multifungsi sehingga dapat menghemat biaya dan optimasi penggunaan lahan,” katanya.

Menurut Lim, dalam pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan juga diperlukan perpaduan unsur alam ke dalam atraksi wisata untuk keberlanjutan lingkungan, wisatawan dan penduduk lokal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Ignasius Galih Sedayu menyatakan, pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan tentunya dibangun berdasarkan kebijakan yang tepat dan program berbasis data.

“Tentunya ini harus didukung dengan kemitraan berbasis kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

ILO Expert on Green Job Eric Roeder mendorong tren pekerjaan hijau (Green Jobs) untuk memastikan pekerjaan memberikan upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan perlindungan sosial bagi para pekerja, hingga mengimplementasi inisiasi Climate Action for Jobs.

“Kita juga perlu menetapkan dan mempromosikan standar ketenagakerjaan internasional yang berlaku untuk semua sektor ekonomi termasuk ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dan juga diperlukan integrasi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaan yang berkelanjutan ke dalam praktik dan kebijakan ketenagakerjaan,” jelasnya. B

Komentar