Potensi Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 Capai Rp5.800 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dalam sambutannya, Presiden meyakini bahwa potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan.

“Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi, peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030, mencapai US$210 billion hingga US$360 billion atau kalau dirupiahkan bisa di angka Rp5.800 triliun,” katanya.

Presiden menjelaskan, pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai US$760 billion atau setara Rp12.300 triliun.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut  bisa dicapai karena Indonesia didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z dan Gen A.

Selain itu, lanjutnya, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, yang melebihi jumlah penduduk saat ini yang mencapai 280 juta.

“Artinya, satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet yang sudah mencapai 185 juta, juga jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya besar sekali,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kepala negara menekankan, transformasi digital, khususnya di bidang ekonomi dan bidang keuangan menjadi sangat penting.

Potensi besar ini  semakin didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi, jasa, hingga hiburan/entertainment.

Presiden Jokowi menyoroti peluang besar bagi UMKM Indonesia dengan jumlah UMKM sebanyak 64 juta, untuk beradaptasi dengan transformasi digital.

“Digitalisasi UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” ungkapnya.

Kepala Negara menegaskan, jika transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.

Presiden pun menginstruksikan Otoritas Jasa Keangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

“Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50% masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen.  Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, selain meresmikan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Presiden juga meluncurkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 – 2030.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. B