Perkuat Kebijakan dengan Baketrans Petakan Isu Prioritas Transportasi Indonesia

Seiring dengan transformasi organisasi Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) yang diatur dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Baketrans bertanggung jawab dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Berbagai masalah transportasi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang solusi pemecahannya harus dilakukan secara komprehensif dan mendalam.

Hal ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi diperlukan dukungan pemerintah daerah dan stakeholders untuk mewujudkannya.

“Sektor transportasi telah berjalan dengan cukup baik, tapi masih banyak celah kosong yang harus disempurnakan,” kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan pada acara Rapat Kerja Badan Kebijakan Transportasi dengan tema Kebijakan Transportasi Untuk Indonesia Maju di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan bersama dengan stakeholders terkait untuk merumuskan dan memformulasikan arah kebijakan transportasi.

Pelayanan transportasi tanpa kolaborasi yang baik tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Baketrans berupaya melibatkan pemerintah daerah dengan melakukan kegiatan Agenda Mapping pada sektor transportasi berbasis kewilayahan di 26 provinsi Indonesia.

“Kegiatan Agenda Mapping merupakan langkah awal dalam melakukan pemetaan prioritas kebijakan yang perlu dilakukan tindak lanjut. Proses validasi dan inventarisasi isu permasalahan yang telah diinventarisasi oleh Badan Kebijakan Transportasi selanjutnya harus divalidasi oleh stakeholder terkait,” ujar Robby.

Dalam kaitannya dengan kegiatan Agenda Mapping, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Pandu Yunianto menyebutkan, kegiatan Raker kali ini merupakan bentuk penyampaian hasil dari pemetaan skala prioritas terhadap isu/permasalahan kebijakan/program pembangunan sektor transportasi di daerah.

“Rumusan ini akan menjadi agenda kerja penyusunan rancangan kebijakan yang diinisiasi oleh Badan Kebijakan Transportasi serta indikasi kebutuhan program pembangunan sektor transportasi baik dari segi sarana, prasarana maupun pelayanan,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Infromasi Yohn Ferry menjelaskan, dari hasil pemetaan isu strategis yang dilakukan ditemukan salah satu indikasi transportasi darat masih menjadi isu utama yang diangkat oleh stakeholders di daerah dan aspek prasarana, baik terkait dengan penyediaan prasarana maupun pengembangan prasarana menjadi isu dominan yang menjadi perhatian stakeholders di daerah.

“Hasil pemetaan isu strategis secara nasional berdasarkan moda yang cukup dominan disuarakan oleh stakeholder didaerah yaitu terkait Moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau transportasi darat sebesar 43% diikuti isu terkait dengan logistik, transportasi laut dan angkutan penyeberangan masing-masing 17%, 14% dan 11%,” jelas Yohn.

Menurutnya, jika dilihat berdasarkan aspek/bidang permasalahan, maka isu yang cukup sering disuarakan oleh stakeholders di daerah, yaitu terkait kondisi prasarana sebanyak 28%, diikuti aspek regulasi/kebijakan dan ketersediaan layanan, angkutan masing-masing 20% dan 17%, sedangkan isu terkait pendanaan juga cukup banyak disuarakan oleh stakeholders daerah dengan proporsi sebesar 8% dari keseluruhan isu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi, Dinas Perhubungan Jawa Timur Joko Pitoyo menuturkan, arah kebijakan transportasi di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan Nawa Bhakti Satya, yaitu Membangun Infrastruktur dalam Rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar.

Terdapat beberapa isu strategis di Jawa Timur antara lain pengembangan Transjatim, upaya pengendalian tarif AKDP, pengembangan pelabuhan, pengembangan kereta api Surabaya Metropolitan Area dengan double track, dan pengembangan penerbangan perintis.

Selain itu, Dail Umamil Asri dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa visi transportasi seharusnya dapat mendukung Indonesia Emas 2045 sebagai refleksi antara kemajuan kinerja pelayanan transportasi terhadap angka kemiskinan.

“Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan sektor transportasi tidak hanya teknis, tetapi perlu disoroti sebagai komponen utama dalam arah transportasi 2045,” jelasnya.

Pada kesempatan hari ini dilaksanakan pula penandatanganan MoU Kerja Sama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan Kemenhub, sekaligus penyerahan secara simbolis Pojok Baca Digital (Pocadi) dari Perpusnas kepada Kemenhub yang diinisiasi oleh Baketrans untuk ditempatkan di Terminal Leuwipanjang, Bandung dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Adapun pada kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada pemenang KAMI Awards yang merupakan kompetisi dan diselenggarakan Baketrans bagi Analis Kebijakan dan para pegawai di lingkungan Kemenhub untuk menulis dan menyusun analisis kebijakan bidang Transportasi dengan pemenang sebagai berikut:

Kategori Khusus:

1. Pusaran: Dua Sisi Tol Laut di Beranda Nusantara
2. Eri Setianto: Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Penyedia/Operator Layanan
3. Ottolilienthal: Harmonisasi Pengelolaan Wildlife di lingkungan Bandar Udara dalam Rangka meningkatkan keselamatan Penerbangan
4. Ichda dan Tim: Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara
5. Imsas: Strategi Indonesia dalam menghadapi audit imsas

Kategori Umum:

1. Danang Desfri Abdilah: Peningkatan Aksesibilitas Melalui Pedestrianisasi dan Integrasi Micromobility dalam mendukung sustainable transport di stasiun LRT Jabodetabek Dukuh Atas
2. Intan Bonita Lumban Gaol: Analisis Perkembangan Kebijakan Terhadap Peningkatan Utilisasi BJIB Kertajati dengan Pendekatan Dinamika Sistem
3. Dedy Fachrudin: Pengembangan Konsep Operasional ATFM/A-CDM di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
4. Fx. Prakosa: Kajian Kebijakan Peningkatan Keselamatan para Perlintasan Sebidang Tanpa Palang Pintu (Studi Kasus: JPL 165 Blitar)
5. Arif Priyo: Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Subsidi Angkutan Udara Perintis di Provinsi Papua

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuadiy, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Perdagangan, Praktisi Pengamat Transportasi Eddy Gunawan, Indonesia Road Safety Partnership Elly Sinaga, Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, dan Direktur Eksekutif DPP ALFI/ILFA Budi Wiyono. B