Penjabat Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna Perubahan APBD dan Mendengar Arahan Presiden via Virtual

Mendekati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna yang beragendakan mendengarkan Pidato Kenegaraan dari Presiden Joko Widodo, yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2024).

Presiden dalam pidatonya menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah  (Forkopimda), Jajaran Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi, anggota DPRD, berbagai fraksi, yang menyambut positif pidato presiden dan menyatakan dukungan penuh terhadap visi, serta misi yang disampaikan.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 disusun dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

“APBN 2025 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, memastikan inklusivitas dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutur Presiden.

Presiden juga menyoroti pentingnya investasi pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan inovasi teknologi.

Menurutnya, sektor-sektor ini adalah kunci untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan APBN 2025.

Sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dengan APBN 2025 sebagai motor penggerak, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan, yang dapat menjawab tantangan zaman serta membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya juga, Presiden Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia.

“Cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota, kepada Bapak Prabowo Subianto menuju Nusantara Baru, Indonesia Maju,” ungkap Jokowi.

Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi tidak hanya mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, tetapi juga terdiri dari penandatanganan rancangan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi dalam rangka persetujuan Raperda menjadi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam kesempatan ini juga, disampaikan mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024, serta penugasan badan anggaran DPRD Kota Bekasi.

Pj Wali Kota Bekasi dalam laporannya menyampaikan tentang, pentingnya bijak dalam pengelolaan anggaran agar tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pada perubahan APBD 2024 direncanakan mengalami kenaikan sekitar 17,2%. Kemudian, terdapat beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan APBD, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja,” tuturnya.

Perubahan APBD ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta adanya penyesuaian target pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapat transfer antardaerah atas pendapatan yang belum di anggarkan. B