Pemprov Sulsel Siapkan Rangkaian Kegiatan Jelang Musrenbang RPJPD dan RKPD

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 pada 30 April 2024.

Plh Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni memaparkan secara singkat rangkaian kegiatan jelang Musrenbang tersebut, antara lain pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musrenbang Tematik.

Menurutnya, Rakortekrenbang sebagai rangkaian kegiatan awal jelang Musrenbang akan dilaksanakan pada 23-24 April 2024.

“Besok dan lusa kita akan melakukan rakortek terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek. Ini gunanya kita melakukan Rakortek, dalam rangka mengkonfirmasi yang menjadi pokok pikiran DPRD dan semuanya ini sudah masuk ke dalam sistem perencanaan kita, sudah ada di Pokir dan SIPD,” ujar Andi di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/04/2024).

Jadi, dia menambahkan, besok dan lusa kita akan mengkonfirmasi itu, dipertemukan dengan OPD teknis yang ada.

Menurutnya, Musrenbang Tematik menjadi rangkaian kegiatan selanjutnya setelah pelaksanaan Rakortekrenbang tersebut. Rencananya, kegiatan itu digelar pada 25 April 2024.

“Musrenbang Tematik ini terkait dengan isu-isu penting yang harus dibicarakan, yakni terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan disabilitas, terkait dengan stunting, dan terkait dengan kemiskinan. Kita ingin merangkum yang menjadi aspirasi stakeholder terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan disabilitas, terkait dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan,” jelasnya.

Andi menuturkan, sesuai dengan yang direncanakan, puncak acaranya sendiri akan digelar pada 30 April 2024, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan peserta yang terdiri dari seluruh stakeholder, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD terkait, organisasi profesi, dan perguruan tinggi yang ada di Sulsel.

“Namun, demikian kita juga masih ingin membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat. Masyarakat, organisasi profesi dan organisasi masyarakat yang ada diharapkan juga masukannya terhadap perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang ada. Oleh karena itu, kami sudah membuat linknya, supaya mereka bisa berpartisipasi di dalam proses pembangunan,” katanya.

Selama ini, lanjut Andi, pemerintah terkesan tidak membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, sehingga melalui kegiatan ini nantinya diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan.

“Kita ingin membuka ruang yang lebih luas, mendengarkan apa yang menjadi aspirasinya. Nanti kita ekstraksi di dalam dokumen perencanaan yang akan kita buat,” jelasnya. B