Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merumuskan pemberian subsidi tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek).
Perumusan ini telah memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat dan untuk mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.
Formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek (ditetapkan pada 8 Juni 2023).
Selanjutnya, besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (ditetapkan pada 14 Juli 2023).
“Pemerintah menetapkan tarif LRT melalui Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik, dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak,” ujar Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal di Jakarta, Jumat (18/8).
Dia menjelaskan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau.
Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut di antaranya Ability to Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar, Willingness to Pay (WTP) kemauan untuk membayar, berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.
“Dari hasil kajian itu, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek, yaitu Rp5.000 untuk 1 km pertama dan Rp700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi, kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek,” ujarnya.
Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator (belum disubsidi) dengan tarif bersubsidi di beberapa rute, yakni untuk rute Stasiun Dukuh Atas – Jatimulya sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp37.268, sedangkan tarif bersubsidinya yaitu sebesar Rp23.900 (PSO sebesar 36%).
Kemudian, untuk rute Stasiun Dukuh Atas – Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp21.800 (PSO sebesar 34%).
Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti – Jatimulya sepanjang ±33 km, tarif usulan operator sebesar Rp43.923, sedangkan tarif bersubsidinya sebesar Rp27.400.
Beberapa rute dengan tarif bersubsidi lainnya di antaranya Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km (tarif Rp11.300), Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Halim sepanjang ± 13 km (tarif Rp13.400) dan Stasiun Harjamukti – Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (Tarif Rp14.800).
Selain itu, Stasiun Harjamukti – Stasiun Halim sepanjang ± 19 km (tarif Rp17.600), Stasiun Jatimulya – Stasiun Cawang sepanjang ± 18 km (tarif Rp16.900,-), Stasiun Jatimulya – Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (tarif Rp14.800,-), dan Stasiun Cawang – Stasiun Halim sepanjang ± 4 km (tarif Rp7.100).
Sementara itu, mengenai skema pemberian tarif promo, lanjut Risal, diusulkan beberapa skema dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia.
Dia menambahkan, jika usulan ini disetujui akan diterapkan pada saat LRT Jabodebek pertama kali dioperasikan atau Commercial Operation Date (COD) yang ditargetkan akan dilakukan pada akhir Agustus 2023.
“Ini merupakan usulan kami agar semakin menarik minat masyarakat untuk beralih ke Angkutan massal LRT Jabodebek. Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan massal, diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan dan polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan teraglomerasi seperti Jabodetabek,” tuturnya.
Risal menyatakan, terdapat dua skema usulan penerapan tarif promo, yaitu pertama, memberikan diskon tarif sebesar 78% dan memberikan diskon tarif terjauh sebesar Rp20.000 saja.
Saat ini, DJKA masih merumuskan konsep baik besaran dan waktu pelaksanaannya, serta perumusan regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan promo ini.
“Kalau ini disetujui, kami akan terapkan saat LRT Jabodebek beroperasi komersial pada akhir Agustus mendatang,” katanya.
Kemenhub terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar semakin banyak masyarakat yang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal seperti LRT Jabodebek.
Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya menyediakan angkutan feeder sebagai first mile (dari rumah ke stasiun) dan last mile (dari stasiun ke tempat tujuan), penyediaan fasilitas park and ride dengan tarif parkir yang terjangkau, serta upaya-upaya lainnya. B