Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk.
Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.
Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.
Kemenhub menganggarkan Rp437,9 miliar pada tahun 2024 untuk program BTS di 11 kota dengan total 46 koridor.
Pada tahun 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp8,7 miliar hingga Rp37,6 miliar (Kompas, 16 Januari 2025).
Program MBG adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga tahun 2023) dengan fare box sebesar Rp58,54 miliar.
Subsidi tahun 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp49,93 miliar, tahun 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp311,71 miliar) dan tahun 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp546,95 miliar).
Selain itu, tahun 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp429,79 miliar). Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp177,5 miliar.
Anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 sebesar Rp177.490.979.000 hanya akan diterapkan di enam kota, yakni Palembang (1 unit koridor, 13 unit bus senilai Rp8.715.077.406), Surakarta (3 unit koridor, 42 unit bus senilai Rp27.035.812.353) dan Makassar (1 unit koridor, 20 unit bus senilai Rp17.014.376.067).
Selain itu, Banyumas (4 unit koridor, 52 unit bus Rp37.563.022.520), Surabaya (1 unit koridor, 14 unit bus Rp13.899.917.590) dan Balikpapan (2 unit koridor, 19 unit bus Rp20.792.166.110) dan terdapat tambahan dua kota, yakni Manado (2 unit koridor, 20 unit bus Rp15.856.060.000), serta Pontianak (2 unit koridor, 19 unit Bus Rp16.147.436.000).
Sebelumnya di tahun 2024 Pembelian Layanan (Buy the Service) diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya, serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan.
Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar.
Di Kota Medan (Trans Metro Deli) ada 5 unit koridor dengan 72 bus, seluruh koridor telah handover oleh Pemda pada 16 Agustus 2024. Kota Palembang (Trans Musi Jaya) beroperasi 6 unit koridor dengan 66 bus dan 7 unit koridor dengan 55 unit armada feeder.
Penambahan 1 unit koridor pada Agustus 2024. Subtitusi bus besar ke bus mikro pada November 2024. Kota Bandung (Trans Metro Pasundan) beroperasi 5 unit koridor dengan 96 unit bus.
Dua koridor telah di handover oleh pemda pada Januari 2024. Surakarta beroperasi 6 unit koridor dengan 116 unit bus dan 6 unit koridor dengan 111 unit armada feeder. Sebanyak 3 unit koridor feeder telah handover oleh pemda pada Januari 2024.
Kabupaten Banyumas (Trans Banyumas) dioperasikan 4 unit koridor dengan 52 unit bus. Yogjakarta dengan 3 unit koridor dan 44 unit bus.
Provinsi Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula) dengan 4 unit koridor 75 unit bus. Seluruh koridor telah di handover oleh pemda pada Mei 2024.
Kota Surabaya dioperasikan 2 unit koridor dengan 17 unit bus. Satu koridor di handover oleh pemda pada Juli 2024. Pemprov Bali (Trans Metro Dewata) dioperasikan 6 unit koridor dengan 105 unit bus.
Ada penambahan 1 unit koridor per Agustus 2024. Di Kota Makassar (Trans Mamminasata) dioperasikan 4 unit koridor dengan 87 unit bus.
Sebanyak 2 unit koridor tidak beroperasi tahun 2024. Dilakukan penambahan 1 unit koridor per Agustus 2024.
Kota Balikpapan (Balikpapan City Trans) dioperasikan 2 unit koridor 19 unit Bus. Mulai beroperasi pada Juli 2024.
Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) juga menganggarkan untuk membenahi angkutan umum di Bodetabek, seperti Trans Pakuan 4 unit koridor (Kota Bogor), Trans Depok 1 unit koridor (Kota Depok), Trans Patriot 1 unit koridor (Kota Bekasi), dan pada Februari akan mengoperasikan.
Sungguh ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia Maju dengan semangat menuju Indonesia Emas 2045, tetapi untuk urusan angkutan umum saja diabaikan.
Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni.
Keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menrunkan angka kecelakaan. Namun, di Indonesia lebih dari itu dampaknya.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.
Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Di Indonesia ada 552 pemerintah daerah (38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota). Jika sekarang baru 14 kota dibenahi, kapan akan terwujud angkutan umum di seluruh pemda dibenahi?
Kewajiban pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan Program BTS, seperti (1) bersedia membuat kebijakan push and pull strategy, (2) bersedia menyediakan prasarana halte atau bus stop dan rambu atau marka yang dibutuhkan.
Lalu, (3) mempunyai Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT), (4) memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum dan (5) memahami akan stimulan yang harus dilanjutkan untuk handover.
Kemudian, (6) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada stakeholder daerah, (7) mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, (8) mendapat dukungan Organda, (9) program masuk dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Tedy Murtedjo, 2025).
Pengendali Inflasi
Keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis, maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari (Dishub Palembang, 2025).
Bus angkutan perintis di Kab. Kutai Kartabegara ada satu trayek dari Samarinda – Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut – Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp140 juta per tahun dan sudah berjalan empat tahun.
Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab. Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran. (Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, 2025).
Jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi, tetapi akan menjadi kenyataan. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
