Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pembentukan Tim Project Management Officer (PMO) untuk menangani persoalan harga tiket pesawat yang saat ini dinilai mahal dan memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional.
Menurutnya, untuk membentuk tim tersebut, telah menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan mengundang Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana guna membahas pengembangan sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara Satgas, atau versi saya PMO, itu sama saja tujuannya untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termaksud tadi mengenai harga tiket,” katanya usai pertemuan dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana.
Menteri Erick menjelaskan, Tim POM yang akan dibentuk bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif terkait isu tiket pesawat, dengan pendekatan kolaboratif antarkementerian.
Dia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan agar keputusan yang diambil dapat efektif dan memberikan solusi nyata bagi sektor pariwisata. “Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri – sendiri.”
Erick mengingatkan bahwa kompleksitas permasalahan pariwisata tidak bisa dianggap sepele, karena memerlukan perubahan mendasar pada regulasi yang ada.
Dia juga menyoroti perlunya kerja sama antara kementerian untuk mencapai tujuan yang sama, terutama dalam sektor pariwisata yang saling berkaitan.
“Di Magelang, Pak Prabowo itu, salah satunya bagaimana dengan background kita yang berbeda – beda, itu dijadikan satu, menjadi bagaimana penugasan yang diminta oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan dengan baik,” jelasnya.
Menteri Erick menegaskan bahwa tim PMO akan segera terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk mulai meninjau kebijakan yang relevan.
“Jadi konteksnya nanti sama – sama, mungkin satu, dua minggu, Insyaallah nanti timnya sudah terbentuk dan sudah mulai bisa melakukan review segala kebijakan ataupun turunan dari pada kebijakan untuk bisa diimplementasikan secara baik,” tuturnya. B