Sayangnya data pasti untuk moda darat belum valid, masih sebatas perkiraan. Jumlah mudik motor lewat jalan raya tidak ada.
Realisasi mudik gratis tak ada, yang ada hanya kuota mudik gratis.
Mudik lebaran sudah menjadi tradisi Bangsa Indonesia. Di negara lain ada Imlek (Tiongkok), Natal (Eropa) dan Thanksgiving (AS).
Libur masa Lebaran, selain untuk mudik ke kampung halaman dan bersilaturahmi dengan keluarga, teman atau kerabat, juga dimanfaatkan untuk berwisata.
Sudah menjadi tradisi, berwisata bersama keluarga sudah menjadi agenda yang tidak boleh dilewatkan selama libur masa lebaran.
Tradisi mudik tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga menggeser pola berlalu lintas dan denyut mobilitas warga antarkota.
Meningkatnya jumlah pemudik dan lamanya libur Lebaran akan memicu mobilitas masyarakat di sejumlah daerah serta peningkatan angka kunjungan di sejumlah obyek wisata, produk lokal dan kuliner di sejumlah daerah.
Data dari Bank Indonesia (2025), perputaran uang selama Lebaran tahun 2021 sebesar Rp154,5 triliun, tahun 2022 (Rp150 triliun), tahun 2023 (Rp240 triliun), tahun 2024 (Rp157,3 triliun), dan tahun 2025 diperkirakan Rp137,9 triliun.
Efek kebijakan pemerintah yang kurang tepat menyebabkan perputaran uang selama Lebaran tahun 2025 turun sebesar Rp20 triliun.
Jumlah pemudik menurun akibat tekanan ekonomi. Para ASN muda, misalnya, lebih baik mengurangi pendapatannya untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan, sehingga mereka memilih tidak mudik (Darmaningtyas, 2025).
Laporan INDEF menunjukkan, realisasi penerimaan pajak dari konsumsi masyarakat turun drastis dari Rp 35,6 triliun menjadi Rp 2,58 triliun.
Akibatnya, jumlah pemudik pun menurun. Hanya 10,1 juta pemudik tercatat H-10 hingga H+2, lebih sedikit 563.000 dibandingkan dengan tahun 2024 (Kompas, 7/04/2025).
Jumlah pemudik turun, kejadian kecelakaan juga menurun. Kejadian kecelakaan lalu lintas pada masa Lebaran 2025 tercatat sebanyak 4.640 kecelakaan atau turun sebesar 34,31% jika dibandingkan masa Lebaran tahun 2024.
Kenaikan Semu
Kenaikan pemudik menggunakan moda transportasi darat belum menunjukkan angka yang pasti, seperti di moda KA, pesawat, kapal penyeberangan dan kapal laut.
Penyelenggaraan mudik lebaran sudah bertahun-tahun, namun untuk mendapatkan angka realisasi pemudik belum didapat angka secara pasti.
Angka yang dikumpulkan hanya sebatas kuota yang disediakan, baik pemudik menggunakan program Bus Mudik Gratis maupun kuota yang disediakan PO Bus reguler.
Data tersebut tentunya akan bermanfaat untuk membuat program perencanaan penyelenggaraan mudik lebaran akan datang.
Penyelenggaraan mudik gratis tahun ini makin bertambah, tidak hanya menggunakan bus, tetapi ada moda KA dan kapal.
Selain Kemenhub dan BUMN, juga banyak Perusahaan Swasta dan Parpol menyelenggarakan mudik gratis.
Beberapa pemda menyelenggarakan mudik gratis di wilayah masing-masing (provinsi).
Namun, ada pula yang sudah lintas antar provinsi, seperti Pemerintah provinsi (pemprov) Daerah Khusus Jakarta, Pemrov Jateng, Pemprov Sumsel, Pemprov Lampung.
Ada pula pemda yang menggunakan kapal, seperti Provinsi Maluku Utara yang baru pertama kali menyelenggarakan mudik gratis kapal laut, selain ada juga mudik gratis jalur darat di Pulau Halmahera.
Disesuaikan dengan kondisi geografis wilayahnya berupa kepulauan. Provinsi Aceh menyelenggarakan mudik gratis jalur darat (16 kota), angkutan laut dan penyeberangan ke wilayah kepulauan, seperti Sabang, Pulo Aceh, Pulau Banyak, dan Simeulue.
Masih banyak kursi kosong mudik gratis, karena sistem pendaftaran tidak terintegrasi. Sistem satu aplikasi sudah saatnya diperkenalkan untuk semua penyelenggara mudik gratis tahun depan agar pendaftar tidak bisa lebih dari satu dan data mudah diperoleh.
Jangan Dipangkas
Kebijakan efisiensi yang berdampak pada keselamatan. Ramp check terhadap bus mudik gratis banyak yang tidak dilakukan.
Perawatan jalan arteri nasional perlu diperhatikan, terutama karena musim mudik 2026 akan jatuh lebih awal, berpotensi terjadi saat musim hujan. Jalan bisa rusak sebelum waktunya, jika tidak ada perawatan.
Lampu penerangan jalan umum banyak yang mari dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Anggaran pemeliharaan jalan nasional dan keselamatan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) jangan dipangkas demi efisiensi anggaran.
Sistem Satu Arah
Kebijakan sistem satu arah (one way) tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Inovasinya jangan cuma sistem satu arah.
Negara lain, seperti RRC saat Imlek atau AS saat Thanksgiving juga punya musim mudik, masyarakatnya menggunakan angkutan umum.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemudik harus mulai dialihkan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Pembenahan angkutan umum dari hulu hingga hilir mulai sekarang harus dilakukan.
Penguatan angkutan umum di daerah minimal di Pulau Jawa harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan. Layanan angkutan umum hingga ke pedesaan untuk mengurangi operasi travel gelap.
Membiarkan pemudik menggunakan kendaraan pribadi akan memboroskan keuangan negara.
Pengaturan Logistik
Berkaitan dengan pengaturan logistik, pada masa Lebaran 2025, pembatasan angkutan barang diberlakukan selama 16 hari lebih lama dibandingkan tahun 2024 yang hanya 12 hari.
Bahkan, jauh lebih lama ketimbang awal mula ada kebijakan ini tahun hanya tiga hari hingga lima hari. Angkutan logistik penentu pertumbuhan ekonomi negara.
Kebijakan ini mendapat sorotan dari pelaku logistik dari asosiasi pengusaha truk, sopir truk hingga perusahaan depo kontainer. Efek libur panjang ini juga bisa menjadi masalah dalam sistem logistik.
Jika pemerintah ingin serius mengurangi hambatan akibat truk bermuatan besar di jalan, sudah saatnya pemerintah mulai dijajaki optimalisasi sistem logistik berbasis rel dan perairan.
Logistik masih juga ditimpakan ke jalan raya, padahal, bisa lewat rel. Kapasitas moda KA masih cukup untuk digunakan mengalihkan atau meningkatkan kapasitas angkutan logistik tanpa membatasi libur di masa mudik Lebaran.
Janji pemerintah mengatasi masalah truk kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) saat mudik Lebaran tidak terbukti.
Tidak ada tindakan apapun terhadap operasional truk ODOL. Lantaran belum ada program terstruktur dan masif yang diputuskan selama ini. Hanya sebatas wacana dan bingung mau memulai bergerak darimana.
Benahi Pendataan
Lancar di jalan tol, tetapi tersendat di jalan arteri yang tidak terpantau. Kebijakan satu arah tidak dapat dipertahankan selamanya. Keterbatasan kapasitas prasarana dan anggaran menjadi kendala.
Usai masa mudik Lebaran, segeralah pemerintah membuat program untuk lebaran tahun depan. Jangan menunggu tahun depan mendekati masa mudik lebaran, baru dikeluarkan program baru.
Program yang akan diputuskan masa mudik lebaran 2016, minimal enam bulan sebelum masa mudik lebaran sudah diputuskan.
Mengalihkan pemudik menggunakan angkutan umum akan mendukung kebijakan ketahanan energi. Mengurangi pemudik motor dengan membatasi dimuat 2 orang setiap sepeda motor turut mengurangi angka kejadian kecelakaan.
Membenahi pendataan pemudik dan membuat program baru sangat dinantikan untuk musim mudik lebaran 2026. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
