Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan koordinasi terkait kesiapan Angkutan Lebaran 2025 dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di Kantor Bupati Karawang pada Selasa (4/3/2025).
Hal tersebut dilakukan, mengingat potensi pergerakan dari dan menuju Jawa Barat yang diprediksikan akan tinggi pada masa Lebaran 2025.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 diprediksi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa.
Potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3% atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritasnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi, sehingga, koordinasi dan kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial,” ujar Menhub.
Koordinasi dengaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga diperlukan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta.
Diprediksikan, pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60% dibandingkan dengan volume kendaraan normal harian.
“Lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya delapan Gerbang Tol (GT),” ungkap Menhub.
Sebanyak tiga gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan pada arus mudik Lebaran 2025.
“Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Menhub juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa Angkutan Lebaran 2025.
Berdasarkan data dari tahun – tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada 26 – 29 Maret 2025.
Untuk itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah, serta hambatan samping dari pasar tersebut, seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang ngetem.
Selain terkait pengaturan dan rekayasa lalu lintas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat, di antaranya ada Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.
Menhub meminta agar dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun dan bandara.
Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.
Terkait dengan pasar tumpah, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah.
Tujuannya, dia menambahkan, agar para pedagang tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan atau pasar tumpah selama dua minggu di masa angkutan Lebaran.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. B
