Menjelang Ramadan, perayaan hari raya Nyepi dan Idulfitri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan skema Work From Anywhere (WFA) kepada beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengajukan usulan dan mengoordinasikan hal tersebut secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kantor Pusat Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Menhub, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idulfitri adalah pada 29 dan 31 Maret 2025.
“Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi, kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujarnya.
Menhub menambahkan, antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sejumlah masyarakat tidak melakukan perjalanan, karena memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran.
Namun, lanjutnya, untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.
“Kami sedang melakukan survei sehingga akan bisa menghitung lebih cermat berapa jumlah penumpang yang akan melakukan mudik saat Lebaran. Dari Kemenhub akan menghitung pergerakan untuk mengatur sarana moda transportasi yang perlu disiapkan,” tutur Menhub.
Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.
“Kemudian di Pelabuhan Merak, Maret hingga April masih musim pancaroba. Jika hujan, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak. Jadi, pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” jelasnya.
Seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Menhub menjelaskan bahwa Kepala Negara sudah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai.
Petunjuk Presiden tersebut, katanya, diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.
Sejak Januari 2025, Menhub telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025, termasuk membicarakan WFA.
Beberapa kementerian yang didatangi Menhub, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, juga Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025.
Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Menhub berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.
Menteri PANRB menyambut baik usulan WFA ini dan menilai kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.
“Kalau memang bisa terurai, tidak apa – apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah.
Menurut Menteri PANRB, WFA berapa persen akan diatur, bahkan nanti ada surat edaran sebagai pendukung kebijakan tersebut.
“Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu, turut hadir Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana dan jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub. B
