Masyarakat Transportasi Bisa Jadi Mata Pemerintah di Lapangan

Organisasi profesi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merupakan mitra strategis pemerintah yang dapat memberikan masukan konstruktif, dalam upaya mencari solusi bersama mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, MTI selama ini banyak memberikan kritik dan masukan yang konstruktif.

“Kami terbuka dan merespons masukan dari MTI untuk menindaklanjutinya,” ujarnya saat menghadiri Kongres ke IX Masyarakat Transportasi Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, Sabtu (5/11/2022).

Menurut Menhub, MTI telah memberikan masukan konstruktif pada program-program yang dijalankan Kemenhub dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan di sektor transportasi.

Program-program tersebut di antaranya pengaturan ojek online yang telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 15 juta orang, angkutan barang Over Dimension Over Load (ODOL) untuk mengurangi kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan dan Buy The Service (BTS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal bus di perkotaan.

Selain itu, ada Tol Laut untuk mengurangi disparitas biaya logistik, program pemulihan industri penerbangan untuk mengembalikan kemampuan di sisi supply di tengah meningkatnya permintaan jumlah perjalanan dan program lainnya.

“MTI bisa menjadi mata kami untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami juga terus mendorong MTI untuk memberikan masukan terkait konsep pembangunan transportasi masa depan di Ibu Kota Baru Negara (IKN),” tuturnya.

Lebih lanjut, Menhub meminta dukungan kepada MTI untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat, akan pentingnya keberadaan infrastruktur transportasi bagi kemajuan negara.

“Turut juga menjelaskan kepada masyarakat tentang upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi nasional,” ungkapnya.

Menhub mencontohkan, dengan alokasi APBN yang terbatas, pemerintah telah melakukan upaya mencari pendanaan kreatif non APBN.

“Kami melakukan penjajakan dengan negara lain seperti Jepang, Korea Selatan dan sejumlah negara Eropa, Amerika dan negara lainnya. Kami juga menjajaki kerja sama dengan lembaga internasional seperti, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB, JICA dan lain-lain,” tuturnya.

Saat ini dalam setahun, alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi dari pendanaan kreatif non APBN lebih besar, yaitu lebih dari Rp40 triliun dibanding alokasi dari APBN sekitar Rp30 triliun.

Selain itu, upaya lain yang terus dilakukan pemerintah yaitu mengoptimalkan angkutan massal yang telah dibangun, agar manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

Contohnya, upaya mengoptimalkan angkutan massal LRT Sumatra Selatan yang saat ini okupansinya terus tumbuh sekitar 40%, dengan melakukan pembangunan angkutan feeder (angkot) dan relokasi jalur operasional angkutan massal lainnya yang jalurnya sejajar dengan LRT Sumatra Selatan.

“Bapak Presiden sangat concern dengan transportasi untuk mewujudkan konektivitas antardaerah, antarpulau, yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kami siap bekerja sama dengan MTI yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kemajuan transportasi kita,” jelasnya.

Menhub berharap, dalam kongres ke IX MTI ini, terpilih Ketua dan pengurus MTI yang memiliki dedikasi dan kapasitas untuk turut memberikan pemikiran membangun sektor transportasi nasional yang berkelanjutan. B