Angkutan Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek) menjadi salah satu solusi kemacetan lalu lintas dan mengatasi polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hal itu saat meresmikan operasional LRT Jabodebek yang melalui jalur sepanjang 41,2 km dengan anggaran pembangunan sekitar Rp32,6 triliun di Stasiun Cawang, Jakarta pada Senin (28/8/2023).
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi,” katanya.
Sampai dengan saat ini, lanjut Presiden Jokowi, ada sekitar 996.000 kendaraan masuk ke wilayah DKI Jakarta setiap hari, sehingga lalu lintas di Ibu Kota Negara Indonesia ini seringkali terjadi macet.
“Memang tidak mudah, sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum terisi,” ungkap Presiden.
Bahkan, Kepala Negara menyebutkan bahwa DKI Jakarta selalu masuk dalam daftar 10 kota yang termacet di dunia.
“Oleh sebab itu, kondisi macet dan polusi udara selalu ada di Kota Jakarta, sehingga dibangun LRT, KRL, MRT, Transjakarta dan kereta bandara,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa pola pengembangan transportasi kota-kota di seluruh Indonesia dengan integrasi antarmoda, mulai dari buskereta api, bus dan angkot.
“Pola pengembangan transportasi kota-kota di seluruh Indonesia nantinya dengan integrasi antarmoda, mulai dari kereta api, bus, MRT dan angkutan kota,” jelasnya.
Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mensesneg Pratikno.
Hadir juga Menkeu Sri Mulyani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, hingga Mustasyar (Penasehat) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Komisaris Utama PT KAI KH Said Aqil Siradj. B
