Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menerima pagu anggaran tahun 2025 setelah melalui proses efisiensi, penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung program prioritas sektor pariwisata.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, Kemenpar tetap berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah Gerakan Wisata Bersih, digitalisasi pariwisata melalui Tourism 5.0, program Pariwisata Naik Kelas, pengembangan event berbasis Intellectual Property (IP) Indonesia, serta penguatan Desa Wisata.
“Hari ini kami diminta untuk menjelaskan berapa efisiensi tersebut dari sisa anggaran yang telah disetujui oleh DPR untuk ditindaklanjuti,” kata Menpar Widiyanti usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta.
Target sektor pariwisata tahun 2025 tetap difokuskan pada peningkatan kontribusi terhadap PDB, perolehan devisa dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
Selain itu, peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi prioritas.
Menpar Widiyanti menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian target, melainkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, BUMN dan sektor swasta.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional, termasuk pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas, tanpa mengganggu operasional utama.
”Kami juga melakukan sosialisasi kepada duta besar – duta besar yang akan berangkat ke luar negeri, mereka bisa menjadi agent promosi pariwisata, jadi kolaborasi tersebut kami akan tingkatkan. Kami juga mendorong investor agar bisa berinvestasi di 9 Kawasan Ekonomi Khusus dan tiga badan otorita,” tuturnya.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR disampaikan bahwa efisiensi ini diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja sektor pariwisata Indonesia di tahun mendatang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan, efisiensi anggaran perlu dimaknai sebagai pendorong kinerja kementerian/lembaga.
“Menurut saya, ini tentang bagaimana bisa membangkitkan kembali teman-teman seluruh jajaran, baik Eselon II, III, IV dan seterusnya sampai pegawai kecil jangan sampai mereka kehilangan semangat untuk berkarya demi bangsa dan negeri, tapi spirit bisa menggunakan anggaran sekecil mungkin tanpa mengabaikan kinerja mereka sebagai aparatur negara,” tuturnya. B
