Kemenhub Upayakan Berbagai Sumber Pendanaan Non APBN

Komisi V DPR mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun.

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Kamis (7/9/2023).

“Komisi V dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada,” ujar Pimpinan Komisi V DPR Lasarus.

Untuk itu, lanjutnya, DPR sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran.

Kemenhub mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun.

Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp38,07 triliun.

Penambahan Rp400 miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara.

Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp36,05 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan, yaitu sebesar Rp74,53 triliun.

Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran tahun 2024, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik.

“Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ungkapnya.

Menhub menyebutkan, akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN.

“Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerja sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” tutur Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024.

Program itu di antaranya peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan, serta daerah-daerah terpencil.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat,” tutur Menhub.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Oleh karena itu, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.

Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp38, 47 triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar.

Inspektorat Jenderal (Rp111,10 miliar).

Ditjen Perhubungan Darat (Rp6,64 triliun).

Ditjen Perhubungan Laut (Rp9,49 triliun).

Ditjen Perhubungan Udara (Rp7,67 triliun).

Ditjen Perkeretaapian (Rp9,68 triliun).

Badan Kebijakan Transportasi (Rp192,94 miliar).

Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp3,69 triliun).

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp329,87 miliar). B