
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mendukung swasembada daging nasional dengan mengoptimalisasi layanan Tol Laut Angkutan Khusus Ternak untuk mengantisipasi, serta memutus wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah melanda hewan ternak di Indonesia.
Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Kemenhub Capt. Pujo Kurnianto menyatakan, maka dari itu diadakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Ternak Tahun 2022.
Rakornis tersebut mengangkat tema “Optimalisasi layanan Tol Laut Angkutan Khusus Ternak untuk Mendukung Swasembada Daging Nasional di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku” dengan pelaksanaan di Hotel JW Marriot Surabaya pada 25-26 Agustus 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan kesatuan pandangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas, Pemerintah Daerah,Peternak, dan operator kapal, sehingga diharapkan dapat menghasilkan embrio kebijakan dalam penyelenggaraan pelayaran angkutan ternak yang lebih tepat sasaran.
“Diharapkan melalui pertemuan ini dapat diperoleh masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Capt. Pujo saat menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.
Dia menjelaskan, melalui pertemuan ini diharapkan pelayanan kapal angkutan ternak dapat ditingkatkan, sehingga tentunya dapat meningkatkan perekonomian para peternak di tingkat produsen dan menjamin ketersediaan daging di pasar konsumen.
“Tujuan akhirnya tentu adalah memperlancar arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip animal welfare di masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Hendri Ginting menyatakan, sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut dan Angkutan Laut Khusus Ternak terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri, lanjutnya, salah satunya adalah kebutuhan akan daging, maka sudah sepatutnyalah pemerintah menyelenggarakan angkutan khusus ternak di dalam negeri.
Capt. Ginting menambahkan, kapal khusus angkutan ternak merupakan salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional, diselenggarakan oleh pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada kapal khusus angkutan ternak dari dana APBN, yang disalurkan pada setiap tahun anggaran melalui DIPA.
“Program tersebut selaras dengan prioritas percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya.
Adapun latar belakang timbulnya kapal khusus angkutan ternak merupakan konsekuensi logis dari keadaan geografis Indonesia, dengan segala kaitannya antara lain beragamnya tingkat kebutuhan dan kemampuan produksi hasil ternak masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis tersebut.
Selain itu, Cap. Ginting menegaskan. tingkat distribusi ternak di Indonesia masih termasuk kurang, dikarenakan keterbatasan kemampuan armada angkutan laut nasional dalam negeri (belum tersedia kapal khusus pengangkut ternak).
“Di Indonesia, pengangkutan ternak masih dominan menggunakan kapal barang, sehingga tidak memperhatikan faktor kesejahteraan hewan,” ujarnya.
Selain itu, biaya transportasi untuk mengangkut ternak dengan menggunakan kapal kargo cukup tinggi, sehingga prosentase biaya transportasi melebihi prosentase keuntungan pedagang.
“Oleh karena itulah, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengupayakan pengembangan kapal khusus angkutan ternak secara bertahap dan terencana mencakup wilayah sentra lumbung ternak sapi terbesar di Indonesia ke seluruh nusantara,” tutur Capt. Ginting.
Muatan ternak sapi yang diangkut dengan kapal angkutan khusus ternak sudah melalui tahapan karantina selama 14 hari di pelabuhan muat dan sudah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Daerah.
“Dengan demikian hewan ternak yg diangkut benar-benar sehat dan bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku,” tegasnya. B