Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berharap agar pemerintah daerah (Pemda) dapat terus berpartisipasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas (lalin) selama Lebaran tahun 2025, seperti halnya tahun – tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Menhub saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurut Menhub, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berharap agar pemda yang wilayahnya menjadi tujuan utama mudik agar terus aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025.
“Hal ini penting untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik ketika arus mudik atau balik,” katanya.
Menhub menjelaskan, Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025 dan memerlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menhub menambahkan, rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) yang dimiliki oleh Kemenhub.
Pusintrans merupakan sebuah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, pergerakan sarana baik umum maupun pribadi, hingga prakiraan cuaca setiap hari selama 24 jam.
Menhub berharap adanya integrasi data antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusintrans Kemenhub.
Data yang dimaksud, lanjutnya, antara lain berupa data produksi lalu lintas keluar masuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, data monitoring lalu lintas di provinsi dan kabupaten/kota, serta data produksi angkutan penumpang di Terminal Tipe B yang notabene menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana melakukan integrasi data pada Terminal Tipe B dengan Pusintrans,” ungkapnya.
Rencananya, untuk fase pertama adalah integrasi data Terminal Tipe B di wilayah Pulau Jawa dengan target live pada April 2025.
Menhub menegaskan, perlunya kolaborasi antara Kemenhub dengan Kemendagri dalam rangka penanganan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) atau truk berukuran dan bermuatan lebih yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya.
Dia menilai penguatan koordinasi dengan Kemendagri penting untuk dilakukan, khususnya terkait pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.
“Terhadap fenomena ODOL, concern Kemenhub adalah terkait aspek keselamatan dan kelaik jalanan sarana angkutan barang, serta konektivitas antarmoda,” tegasnya.
Oleh karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian menjadi sangat penting, khususnya untuk sejumlah kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, hingga penindakan pelanggaran di jalan raya,.
Untuk mewujudkan Zero ODOL, Kemenhub juga mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan.
Rekomendasi tersebut di antaranya pembentukan Tim Nasional pelaksanaan kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang dan kerja sama pendidikan dan pelatihan SDM di bidang transportasi melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Kemenhub.
Turut hadir dalam pertemuan ini, sejumlah pimpinan tinggi di lingkungan Kemenhub dan Kemendagri. B
