Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan koordinasi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menyiapkan strategi menghadapi angkutan Lebaran 2025.
Menhub dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Bandara Lampung pada Kamis (13/3.2025) ini menyoroti sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan di kawasan Provinsi Lampung.
“Diprediksi akan ada 3,5% atau 5,1 juta orang dari kawasan Lampung yang akan melakukan perjalanan lintas provinsi dan perjalanan dalam provinsi selama masa angkutan Lebaran,” jelas Menhub.
Dia menuturkan, ada sejumlah titik yang dilihat berpotensi terjadi kepadatan menghadapi tingginya pergerakan masyarakat.
Potensi kepadatan diprediksi terjadi pada lalu lintas di jalur arteri dikarenakan adanya fenomena pasar tumpah.
Pada daerah Lampung, setidaknya ada enam titik yang diprediksi sebagai lokasi pasar tumpah, yakni Pasar Liwa, Pasar Krui, Pasar Unit II Tulang Bawang, Plaza Bandar Jaya, Pasar Natar, dan Pasar Pringsewu.
Selain itu, kepadatan lalu lintas juga berpotensi terjadi di tempat wisata.
Lokasi wisata yang berpotensi terjadi kepadatan di daerah Lampung adalah Museum Lampung, Taman Wisata Lembah Hijau, Lengkung Langit Dua, Slanik Waterpark, dan Pantai Arang.
Selain itu, ada juga Pantai Semukuk, Pantai Kedu, Pantai Kedu Warna, Air Terjun Way Tebing Cepa, Makam Radin Inten, Pantai Minang Rua, dan Pantai Way Muli.
“Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kepadatan di saat Libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi 2025 di lokasi wisata ini. Ada sejumlah dukungan yang kami harapkan dapat diberikan oleh Pemprov Lampung,” tuturnya.
Dukungan yang dibutuhkan antara lain sinergi dalam pengaturan lalu lintas untuk arus wisatawan, peningkatan bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk digital maupun papan penunjuk.
Selain itu, penyampaian informasi berupa penyediaan area parkir kendaraan yang cukup dan penambahan fasilitas peristirahatan.
Selain itu, Menhub juga berharap terdapat posko kesehatan dan keamanan pada titik lokasi utama serta adanya informasi nomor telepon darurat.
“Kami juga menyoroti terkait Jalur Perlintasan Langsung (JPL). Dari total 139 JPL Sebidang, terdapat 17 JPL yang rawan temperan atau kecelakaan,” ungkapnya.
Untuk itu, harapan Menhub mengenai aspek keselamatan dan keamanan pada JPL yang dapat menjadi perhatian bersama untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Terdapat 17 JPL Prioritas atau yang rawan temperan yang tersebar pada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa di Lampung. Dari jumlah ini, lima titik dalam kondisi dijaga dan 12 titik tidak dijaga.
Menhub menilai, diperlukan perhatian khusus dan solusi bersama, tidak hanya pada perlintasan yang tidak dijaga, tetapi juga pada perlintasan yang dijaga, karena arus lalu lintas yang ramai, lebar perlintasan yang sempit, serta jarak perlintasan yang berdekatan sehingga rawan terjadi kecelakaan dengan kereta api.
Menhub juga berharap Pemprov Lampung dapat memperketat pengawasan pembatasan angkutan barang dan penertiban kendaraan yang kelebihan muatan atau Over Dimension and Over Loading (ODOL) di jembatan timbang.
Peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju terminal, stasiun dan bandara juga perlu diadakan.
Dukungan lainnya yang diharapkan adalah adanya posko angkutan Lebaran dan penyiapan mudik gratis, kesiapan armada melalui rampcheck dan pemeriksaan kesehatan pengemudi.
Ada juga edukasi online ticketing secara masif dan melakukan penataan agen-agen penjualan tiket kapal feri, serta penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi.
“Kami siap untuk berkoordinasi dan mendukung terlaksananya angkutan Lebaran yang aman, nyaman, selamat dan terkendali. Kami juga telah meningkatkan kesiapan pada simpul-simpul transportasi Provinsi Lampung, seperti bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan,” kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani.
Dia menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan pengendalian penyeberangan Merak – Bakauheni, di antaranya pemberlakuan buffer zone, rest area dan kantung parkir untuk delaying system.
Selain itu, pemanfaatan tersus-tersus di sekitar Pelabuhan Bakauheni untuk kondisi darurat dan pemanfaatan rute alternatif.
Ada juga pemberlakuan sistem jarak maksimal pembelian tiket Ferizy dan penyamarataan tarif tiket Ferizy pada H-5 hingga H+5 Lebaran juga akan diberlakukan.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratana dan para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub dan Kemendagri. B
