Ditjen Hubdat Benahi Angkutan Perintis

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Rapat Konsolidasi Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis dan Formula Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Holiday Inn & Suites Jakarta pada 21-22 September 2022.

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kemenhub Junaidi menyatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setahun sekali untuk memberikan masukan dan saran untuk membenahi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.

“Acara ini sangat penting sekali untuk mengevaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis pada tahun berjalan dan sebagai forum untuk saling bertukar ilmu, gagasan dan saran demi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang semakin baik pada tahun yang akan datang,” kata Junaidi, Rabu (21/9/2022).

Dalam acara yang bertema “Konektivitas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Merangkai Wilayah Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk Pemulihan Indonesia Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, Ditjen Hubdat ingin mencerminkan optimisme penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.

“Angkutan penyeberangan perintis sebagai salah satu bagian dari sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional hendaknya dapat  bangkit dan berbenah dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi anggaran subsidi yang tersedia,” lanjutnya.

Menurut Junaidi, rata-rata anggaran subsidi perintis yang dialokasikan oleh pemerintah selama lima tahun terakhir atau selama tahun 2018 hingga tahun 2022, yaitu sekitar Rp481,1 miliar.

“Alokasi anggaran subsidi ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah lintas yang dilayani. Namun untuk tahun anggaran 2023 untuk angkutan penyeberangan perintis ini mengalami penurunan dan ini harus kita sikapi bersama, pelayanan harus berjalan, tapi harus mempertimbangan prioritas yang akan kita lakukan,” tuturnya.

Menurut Junaidi, saat ini di Indonesia terdapat 259 pelabuhan penyeberangan dan 358 lintas penyeberangan di antaranya 69 lintas komersil dan 289 lintas perintis, serta 422 kapal.

“Tahun 2022 terdapat 289 lintas dari 335 lintas telah terlayani sesuai dengan target renstra dengan total kapal yang di subsidi sebanyak 106 kapal. Terkait pengelolaan kapal perintis penyeberangan, operator kapal swasta hanya sebanyak 5% atau enam unit yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN dan BUMD yang merupakan kapal dibangun oleh pemerintah,” ungkapnya.

Kebijakan pemerintah saat ini, Junaidi menambahkab, tidak ada pembangunan kapal dan masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.

Melalui rapat konsolidasi ini juga dibahas sejumlah permasalahan dan solusi yang dapat ditempuh.

“Terkait permasalahan lintas penyeberangan mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun anggaran solusinya yaitu dengan koordinasi dan komunikasi serta peranan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan permasalahan operasional dan pelayaran, solusinya yaitu perlu adanya peningkatan sistem monitoring yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, persoalan terkait dengan evaluasi dan pengawasan, solusinya dengan menyediakan layanan keperintisan dengan sistem tahun jamak atau Buy The Service dengan kepastian investasi, sehingga menarik minat swasta,” jelasnya.

Melalui kegiatan rapat konsolidasi ini diharapkan dapat mengevaluasi penyelenggaraan angkutan perintis Tahun Anggaran (TA) 2022.

Selain itu, rapat hari ini juga untuk membahas usulan lintas penyeberangan perintis TA 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebelum ditetapkan dalam Surat Keputusan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2023 dan akan dijadikan sebagai dasar proses lelang keperintisan yang akan dilaksanakan November 2022.

Dalam kegiatan ini, jumlah peserta yang hadir secara fisik sebanyak 182 orang, terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi, BPTD, Kementerian/Lembaga atau Badan atau Instansi lain, termasuk BUMN dan BUMD, perusahaan penyedia layanan angkutan penyeberangan.

Hadir sebagai pembicara lainnya, yaitu perwakilan BPH Migas yaitu I Ketut Gede Aryawan, perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ani Rahmawati, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Raden Yogi Nugraha, dan Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Hubdat Avi Mukti Amin. B