Bappenas Rancang Konektivitas Antarpulau Melalui Udara

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang merancang konektivitas antarpulau tidak hanya melalui air tapi udara dengan menggunakan moda transportasi udara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong pesawat N219 milik PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menjadi seaplane dan bisa beroperasi di daerah kepulauan.

“Moda transportasi udara dapat menembus ruang dan waktu dengan pelayanan yang cepat dan tidak perlu membangun bandara khusus,” katanya dalam acara Working Group Discussion yang digelar di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Menurut Suharso, rancang bangun tersebut sedang disusun untuk mengurai masalah kesenjangan antara daerah kepulauan dengan daerah non kepulauan yang sudah lama diperdebatkan.

“Waktu saya di DPR periode 2004, kami sudah membahas soal ini,” ujarnya. Suharso kembali mengingatkan filosofi negara kepulauan, seperti yang disampaikan Presiden Sukarno.

Suharso menjelaskan bahwa Bung Karno mengatakan nusantara adalah laut yang di dalamnya ada pulau-pulau dan bukan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut.

“Ini beda berbeda filosofinya. Dengan begitu, yang terpenting adalah rasa keadilan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menuturkan, untuk mendukung peta jalan itu pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila diperlukan, kita dapat merumuskan regulasi, yang sudah ada dirapikan dan yang belum ada, dibuat,” tuturnya.

Landasan hukum dalam memberikan perhatian khusus pada daerah berciri kepulauan, menurut Agus Fatoni, ada pada Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 25A UUD 1945.

Ada pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di Pasal 27 sampai Pasal 30 tentang kewenangan dan percepatan pembangunan daerah provinsi berciri kepulauan.

Ada pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menegaskan bahwa provinsi kepulauan bertekad agar RUU tersebut diketok tahun depan.

Provinsi kepulauan sepakat mengawal pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

RUU Daerah Kepulauan juga sudah tiga kali masuk dalam Prolegnas, yakni pada 2021, 2022 dan 2023. “Kita bangkit terus. Kita perjuangkan sampai RUU Daerah Kepulauan ini diundangkan.”

Senada dengan Ali Mazi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono menyatakan, opsi terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan dan pesisir adalah melalui undang-undang dan RUU Daerah Kepulauan adalah jalannya.

DPR periode tahun 2014-2019 pernah membentuk panitia khusus RUU Daerah Kepulauan dan sudah terbit surat presiden yang memerintahkan tujuh kementerian untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

“Sekarang tinggal bagaimana komitmen kita bersama supaya negara hadir, khususnya di daerah kepulauan yang terjadi ketimpangan, ketertinggalan dan berbagai macam persoalan,” ujar Nono Sampono.

Sementara, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, perlu cara-cara kreatif untuk menggolkan RUU Daerah Kepulauan.

Dia pun menyarankan tiga hal agar RUU Daerah Kepulauan segera diproses. Pertama, membangun gagasan yang mainstream.

Dalam membangun RUU Daerah Kepulauan agar menjadi arus utama, lanjut Mardani, maka perlu memasukkan paradigma baru dalam RUU tersebut, yakni unsur blue economy atau ekonomi biru.

“Blue economy ini basisnya kelautan, sehingga akan sangat berdampak pada delapan provinsi kepulauan,” ungkapnya. B