Ini surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, tetapi harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Program MBG silakan berlangsung, tetapi program – program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksnaaan Anggaran Pendapatan dan Belanbja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.
Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan.
Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan, padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara, juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan.
Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN).
Selain itu, (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo), (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di enam lintas KA, serta (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut dan kapal ternak).
Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi.
Namun, dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.
Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah.
Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun dan menyisakan Rp29,6 triliun.
Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.
Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (KM) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Arah kebijakan 2045
Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Program Utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan dan Pertahanan dan Keamanan, sedangkan program pendukung hanya Pendidikan dan Kesehatan.
Insfrastruktur dan transportasi tidak dimasukkan sebagai program pendukung. Apakah bisa efektif program utama dan pendukung tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi? Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai.
Pada akhirnya, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.
Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.
Anggaran subsidi transportasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12,39 triliun bersumber Kementerian Perhubungan Rp4,49 triliun (35,7%) dan Kementerian Keuangan Rp7,9 triliun (64,3%).
Subsidi transportasi bersumber Kemenhub untuk Perhubungan Darat Rp1,49 triliun (Angkutan Perkotaan 11 Kota Rp500 miliar), Perkeretaapian Rp200,09 miliar, Perhubungan Udara Rp750 miliar dan Perhubungan Laut Rp1,95 triliun.
Sementara itu, yang melalui DIPA Kemenkeu diperuntukkan subsidi PSO Perkeretaapian Rp 4,7 triliun dan subsidi PSO Transportasi Laut Rp3,2 triliun. Sebaiknya semua anggaran subsidi transportasi dialihkan ke DIPA Kemenkeu.
Pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaaan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93% subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi), sedangkan angkutan barang menikmati 4% dan angkutan umum cuma 3%.
Dampak Angkutan Umum
Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan.
Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk.
Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.
Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.
Demikian juga yang disampaikan Guru Besar transportasi Universitas Gajahmada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan, biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40% dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.
Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktifitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya.
Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp1.060.000 (34%) dari pendapatan bulanan.
Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.
Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini, sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Berdasarkan Studi Tingkat Kemanfaatan Layanan Trans Jateng di Koridor Purwokerto – Purbalingga dan Kutoarjo – Magelang yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, besarnya pengeluaran transportasi per bulan pengguna Bus Trans Jateng sebelum menggunakan Bus Trans Jateng, 28% hingga 31%.
Setelah menggunakan Bus Trans Jateng menjadi 9% hingga 15% (penurunan 50%).
Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, alokasi BBM terbesar digunakan terbanyak oleh kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor) dan angkutan barang 45.
Sisanya 3% digunakan oleh transportasi umum. Negara ini perlu melakukan penghematan BBM, lantaran sekarang 50% lebih BBM sudah impor.
Satu – satunya yang dapat dilakukan itu adalah memperbanyak layanan transportasi umum di seluruh pelosok negeri agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi BBM dari APBN berkurang.
Jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema Buy The Service (BTS) mengalami tren peningkatan. Sebanyak 62% penumpang beralih dari sepeda motor ke Bus BTS (Direktorat Angkutan Jalan, 2023).
Mayoritas pengguna Bus BTS adalah perempuan, pekerja (buruh), lansia, disabilitas dan anak – anak.
Jika semua kawasan permukiman yang dibangun perumahan disertai layanan angkutan umum dapat dipastikan tidak akan banyak lagi perumahan yang mangkrak.
Ketegasan Presiden
Karut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik (Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kemenhub, Kemen. PU, Kepolisian, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kemendagri, Kemen. BUMN, Kementerian ESDM dan Bappenas).
Sejak tahun 2017, Kementerian Perhubungan sudah memulai melakukan pembenahan, tetapi selalu gagal, karena ada penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan presiden. Karut marut angkutan logisitk segera dibenahi supaya anggaran pemeliharaan jalan tidak selalu meningkat setiap tahun.
Truk ODOL sudah merusak jalan, data Kemen. PUPR (tahun 2016), menyebutkan Rp 43 triliun digunakan untuk perawatan jalan yang semestinya saat itu hanya Rp 29 triliun sudah cukup. Jika permasalah truk Over Dimension Overload (ODOL) bisa dibereskan dapat menghemat anggaran perawatan jalan dan dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten/kota melalui Inpres Jalan Daerah.
Berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer.
Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kemantapan untuk jalan jalan kota/kabupaten 62%. Jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap (jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat) adalah 38%.
Masalah lainnya soal jalan rusak, dari data yang dia himpun Perum Damri (2021), ada 14% ruas total jaringan jalan yang dilalui Angkutan Jalan Perintis dalam kondisi rusak.
Jalan terpanjang yang kondisinya rusak terdapat di Sulawesi Selatan. Kerusakan jalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan.
Berdasarkan data Perum Damri (2024), terdapat 34 trayek angkutan jalan perintis ke kawasan permukiman transmigrasi.
Provinsi Sulawesi Tenggara 1 trayek, Provinsi Sumatra Utara 1 trayek, Provinso Gorontalo 3 trayek, Provinsi Maluku 3 trayek, Provinsi Papua Barat Daya 2 trayek, Provinsi Papua 1 trayek, Provinsi Papua Selatan 7 trayek, Provinsi Maluku Utara 3 trayek, Provinsi Sulawesi Barat 1 trayek, Provinsi Kepulauan Riau 2 trayek, dan Provinsi Jambi 9 trayek.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membantu memperlancar Angkutan Jalan Perintis.
Sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan tahapan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang dilewati angkutan jalan perintis termasuk ke kawasan transmigrasi.
Jika jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap berkurang, maka distribusi barang dan orang akan lebih lancar.
Trayek angkutan barang perintis akan bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru 9 trayek angkutan barang perintis, mau menambah trayek angkutan barang terkendala banyak jalan rusak.
Program angkutan barang perintis untuk melanjutkan distribusi barang yang diangkut Tol Laut.
Jalan Tol laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan disparitas harga barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir, mengurangi angka pengangguran, membangun infrastruktur dan membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Keberadaan angkutan Tol Laut baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah singgahan kapal tol laut. Belum mengapai daerah pedalaman, sehingga perlu diperbanyak angkutan barang perintis.
Selain itu, juga menggapai pulau – pulau kecil sekitarnya (seperti di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan), sehingga diperlukan subsidi feeder kapal tol laut.
Angka kecelakaan tinggi, korban terbanyak di usia produktif. Korea Selatan butuh 20 tahun untuk bisa turun 60 persen angka kecelakaan.
Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 tahun – 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48%.
Kompok usia produktif 25 tahun hingga 55 tahun sebesar 39,26%. Setiap jam 16.00 WIB, orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Anggaran operasional Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tidak memenuhi kebutuhan.
Anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui Infrastructure Maintenance Operation (IMO) selalu berkurang setiap tahun, padahal panjang jaringan kereta bertambah setiap tahu, jika hal ini begini terus akan rawan kecelakaan di perkeretapian.
Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada.
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia.
Mimpi Indonesia Maju
Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya dan ekonomi.
Pada tahun 2024, target – target tersebut resmi tertuang dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Kompas, 28/01/2025).
Negara maju adalah negara yang sudah memiliki jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, jalur pesepeda, akses layanan transportasi bagi disabilitas dan lansia bagus.
Pejabat dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. lantaran, jangkauan layanan angkutan umum perkotaan sudah bisa cover 90% wilayah, seperti halnya angkutan umum di Jakarta (walau belum banyak yang beralih ke angkutan umum).
Angka kecelakaan rendah, partisipasi masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas cukup tinggi, akses jaringan jalan kabupaten/kota mantap dan pelayanan angkutan umum sampai ke pelosok negeri.
Program MBG sangat baik, tetapi selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.
Demikian Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas.
Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terimakasih. (Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Nomor Hp 081226462828). B
