Kemenhub Raih Predikat Baik pada Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit 2024

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meraih predikat Baik dengan skor 296 pada Pengawasan Penerapan Sistem Merit Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh BKN melalui Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit tahun 2024 di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Budi Rahardjo menjelaskan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhub untuk meningkatkan penerapan sistem merit.

“Kami berkomitmen melaksanakan manajemen ASN dengan prinsip meritokrasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi,” tuturnya.

Penerapan sistem merit di lingkungan Kemenhub dilakukan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 146 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

Adapun salah satu upaya untuk mendorong implementasi sistem merit, yakni dengan membangun sistem E-Kinerja, yang mengintegrasikan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kemenhub dengan sistem yang ada di BKN.

Selain itu, Kemenhub memiliki aplikasi Si Jago, sistem pengembangan karir yang memungkinkan evaluasi terhadap ASN berdasarkan perilaku dan kinerja mereka.

Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit merupakan penilaian atas pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem merit yang dilakukan di sepanjang tahun 2024 terhadap 98 Kementerian/Lembaga/Daerah yang memperoleh predikat Sangat Baik dan Baik.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, penilaian penerapan sistem merit dilakukan oleh tim kompeten dan profesional dan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola ASN, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi instansi terkait, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” jelasnya. B