Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8% dari PDB

Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Sehari bertemakan Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (25/7/2024).

“Strategi pengembangan logistik di tahun 2024-2045 melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah. Upaya ini bertujuan menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari PDB,” ujarnya.

Menhub menambahkan, pemerintah terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif.

Tren skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia secara umum pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina.

“Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik. Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui penurunan biaya logistik dan untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini,” jelas Menhub.

Dia menjelaskan, semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan.

Saat ini, terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan enam bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).

“Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang dan penumpang,” ungkap Menhub.

Namun, lanjutnya, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh lengah dengan keadaan saat ini.

Semua pihak harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan global serta tantangan baru, kemudian perlu juga bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated.

Menurut Menhub, perlu komitmen bersama antara penyedia dan pengguna jasa logistik, kolaborasi, sinergitas antarkementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta guna mewujudkan efisiensi sistem logistik nasional.

“Saya mengajak semua pihak untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui peningkatan kinerja logistik nasional,” tuturnya.

Menhub mengapresiasi ITB yang telah berinisiatif menyelenggarakan seminar ini.

Seminar yang digelar tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran ide semata, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kinerja logistik nasional.

Turut hadir dalam kesempatan ini Ketua Komisi V DPR (2014 – 2019) Fary Djemy Francis, Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh. B