Potensi Ekonomi Provinsi Papua Bergeser dari Mineral ke Pertanian

Julukan Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Indonesia kini sudah hilang setelah adanya pemekaran menjadi empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Dengan dibentuknya DOB, maka peta potensi wilayah masing-masing provinsi juga turut bertransformasi. Potensi masing-masing provinsi pun harus dipetakan ulang.

Provinsi Papua yang selama ini dikenal memiliki kekayaan bawah tanahnya berupa pertambangan, kini harus mengubah citra tersebut. Provinsi Papua pasca pemekaran terdiri dari sembilan kabupaten yang terletak di wilayah pesisir utara Papua. Kesembilan provinsi tersebut minim potensi pertambangan.

Potensi ekonomi Provinsi Papua kini banyak ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di mana kontribusi dari sektor ini terhadap PDRB masing-masing wilayahnya berkisar antara 15 hingga 20 persen.

Ketiga sektor usaha ini menjadi kantong penyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2022 lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 71,49 persen dari seluruh penduduk bekerja di Papua.

Hal ini menjadi peluang bagi Pemprov Papua untuk memperkecil angka kemiskinan. Jadi, pergeseran potensi lokal Provinsi Papua dari mineral ke pertanian harus menjadi mesin penggerak utama untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Papua.

Lapangan usaha ini seharusnya bisa menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan, terutama karena lebih dari separuh penduduk Papua bekerja pada sektor ini.

Dengan melihat kontribusi dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mendominasi di Provinsi Papua, maka citra ekonomi lokal Provinsi Papua pasca pemekaran kini tidak lagi bertumpu pada kilauan mineral bawah tanah, tetapi potensi hijau di daratan dan lautan sesuai dengan topografi mayoritas wilayah Provinsi Papua yang terhampar di wilayah pesisir.

Melalui pergeseran potensi ekonomi tersebut, maka visi “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” diharapkan bisa segera terwujud. pn/B