Komisi X DPR RI Setujui Anggaran Kemendikbudristek Rp97,7 Triliun Tahun 2024, Ini Alokasinya

Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun anggaran 2024 sebesar Rp97,7 triliun. Di antara dana tersebut terdapat anggaran Rp68,46 triliun terdiri dari pendanaan wajib Rp45,02 triliun dan pembiayaan program prioritas lainnya Rp23,44 triliun.

Dikutip dari laman resmi Kemendikbudristek, pendanaan wajib Rp45,02 triliun akan digunakan untuk 5 program meliputi:

1) Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 18,5 juta siswa dengan nilai anggaran Rp13,4 triliun;

2) Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menyasar 964.946 mahasiswa dengan nilai anggaran Rp13,9 triliun;

3) Aneka tunjangan guru non-PNS yang menyasar 343.118 guru dengan nilai anggaran Rp8 triliun;

4) Tunjangan profesi dosen dan guru bantu non-PNS yang menyasar 67.082 orang dengan nilai anggaran Rp 2,2 triliun;

5) Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Pendidikan Vokasi yang menyasar 125 lembaga dengan nilai anggaran Rp7,2 triliun.

Adapun, untuk program prioritas lainnya yakni sebesar Rp23,44 triliun mencakup biaya pengembangan untuk Platform Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pendampingan Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, Pendidikan Karakter, Program Literasi Bahasa dan Kesastraan, serta mendukung tugas dan fungsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan berbagai masukan dari Komisi X di antaranya tentang akselerasi PIP akan menjadi fokus anggaran Kemendikbudristek ke depan. Ditambah, 2024 menurut Nadiem menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi berbagai program layanan pendidikan termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.

“Tahun 2024 menjadi kesempatan emas untuk mengakselerasi semua program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Selain itu, kami memastikan hampir 100 persen sekolah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” ujar Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (7/9/2023).

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan persetujuannya atas pagu anggaran yang diajukan Kemendikbudristek.

Dia berpesan melalui anggaran tersebut, program prioritas yang berdampak terhadap pemecahan masalah yang terjadi di Indonesia seperti kekeringan yang memicu krisis pangan, dapat lebih diutamakan implementasinya.

Perwakilan pimpinan sidang Hetifah Sjaifudian juga menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek dan berharap agar program prioritas yang berdampak luas dapat berlanjut.

“Kami mengapresiasi serangkaian program Merdeka Belajar yang bergulir untuk ke depan dapat berjalan berkesinambungan guna menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan kita,” tutur Hetifah. B