Kapal Tol Laut Angkut 1.600 Ton Beras Bantuan Atasi Krisis Beras NTT

Pengangkutan bantuan beras 1.600 ton dengan kapal Tol Laut KM Kendhaga Nusantara 5 dan KM Kendhaga Nusantara 11 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. hubla.dephub.go.id)
Bagikan

Pemerintah bergerak mengatasi krisis beras yang saat ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebabkan harga beras di wilayah tersebut melambung tinggi.

Perum Bulog dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) bekerja sama melakukan pengangkutan bantuan beras 1.600 ton dengan menggunakan kapal Tol Laut KM Kendhaga Nusantara 5 dan KM Kendhaga Nusantara 11.

Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan, pengangkutan bantuan beras untuk masyarakat di Provinsi NTT tersebut dilakukan menggunakan dua unit kapal Tol Laut melalui dua tahap.

“Tahap pertama menggunakan KM Kendaga Nusantara 5 yang saat ini telah selesai melakukan pemuatan beras di Pelabuhan Tanjug Perak Surabaya dan diberangkatkan pada Minggu, 26 Maret 2023 dengan muatan sebanyak 600 ton atau 30 TEUs dengan rincian 2 TEUs didistribusikan ke Maumere dan distribusi ke Ende sebanyak 28 TEUs,” jelasnya.

Lebih lanjut Capt. Hendri menambahkan, untuk tahap ke-2 akan menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11 yang rencana akan diberangkatkan pada Rabu, 29 Maret 2023 dengan rencana pemuatan sebanyak 1.000 ton atau 50 Teus, untuk didistribusikan ke Ende sebanyak 12 TEUs dan Atambua/Atapupu sebanyak 38 TEUs.

“Distribusi dilakukan menggunakan kapal Tol Laut dan pada kesempatan ini, Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengangkutan bantuan beras dari Perum Bulog tersebut,” ujar Capt. Hendri.

Dengan adanya kegiatan ini, lanjutnya, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemenuhan pasokan beras di Provinsi NTT khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1444H/2023, sehingga harga beras dapat stabil.

Capt. Hendri menuturkan, program Tol Laut diselenggarakan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi sarana transportasi laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang pokok dan penting, terutama masyarakat yang berada di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) yang belum dilayani kapal-kapal komersil.

“Selain itu juga kapal-kapal Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah lainnya guna pengangkutan bantuan sosial atau kemanusiaan,” ujarnya.

Capt. Hendri berharap dengan adanya kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat di Provinsi NTT dalam rangka menjamin pemenuhan bahan pokok, khususnya beras agar tidak terjadi kelangkaan atau krisis beras yang menyebabkan harga beras melambung tinggi. B

 

 

Komentar

Bagikan