Menhub: Kontraktor Utamakan Keselamatan

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para kontraktor yang memperoleh pekerjaan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengutamakan keselamatan kerja para pekerja. Jika terbukti mengabaikan keselamatan kerja tersebut, maka Kemenhub akan memberikan  sanksi.
Menurut Menhub, terdapat dua klasifikasi dalam pemberian sanksi tersebut. Pertama, jika melakukan kesalahan medium seperti keterlambatan waktu proyek pekerjaan dan membuat biaya proyek lebih mahal diberikan hukuman tidak kembali menggarap proyek tersebut.
“Kedua jika kesalahan fatal hingga kecelakaan, menurut saya harus ada sanksi katakanlah tidak ada pekerjaan satu tahun atau black list,” kata Menhub  saat ditemui wartawan di Stasiun Cakung, Jakarta, Minggu (18/2/2018).
Menhub Budi Karya meminta kepada seluruh kontraktor yang menggarap proyek-proyek Kemenhub agar jangan terpaku pada target penyelesaian pekerjaan. Jangan asal cepat, tetapi harus mengutamakan keselamatan selama pembangunan. “Kontraktor harus utamakan safety. Kalaupun dipercepat, saya pikir mereka tidak ada masalah karena  memang kaidah-kaidah yang kita mintakan kepada mereka selalu harus mengawal apa yang mereka kerjakan,” katanya. (*/B)

Dirjen Minta Bandara Ikut PKT

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso  meminta segenap jajarannya yang  mengelola  bandara di penjuru Indonesia  untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengelolaan lewat program PKT.
     Hal tersebut, lanjut Dirjen, demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang pro rakyat dengan anjuran bahwa pekerjaan padat karya langsung (cash for work) untuk berbagai kegiatan APBN.
Agus Santoso menyampaikan bahwa dengan program PKT ini akan meningkatkan peran masyarakat sekitar yang juga dapat memupuk rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan bandara. “Dan yang pasti masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa uang cash yang bisa dibawa pulang membantu perekonomian keluarganya”.
Salah satu pola PKT di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara berada di desa Curug Tangerang, Provinsi Banten. Tepatnya pembangunan dan pemeliharaan di sekitar Bandara Budiarto Curug di Tangerang. Kegiatan di Curug tersebut juga merupakan gambaran kegiatan yang sama yang telah mulai dilakukan secara serentak di induk 153 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di seluruh Indonesia pada tahun 2018 ini. Mulai dari wilayah paling barat yaitu Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua di bagian Timur Indonesia.
Pekerjaan padat karya tunai untuk bandara yang dilakukan di antaranya pekerjaan pengecatan, pekerjaan normalisasi saluran/ pembersihan saluran, pekerjaan pembuatan saluran tanpa pemasangan batu kali atau dengan pemasangan batu kali. Ada pula pekerjaan galian pondasi setempat untuk konstruksi ringan (saluran batu kali, dinding penahan tanah, pagar),  pekerjaan pemagaran, pekerjaan pembangunan bagian bangunan terminal, pekerjaan pembangunan bangunan operasi sederhana,   pekerjaan galian penanaman kabel listrik ataupun  lampu landasan serta pekerjaan bantu terkait pembangunan/ pelapisan landasan. (*/B)

Kemenhub Alokasikan Rp 15,123 Triliun untuk PKT

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp 15,123 Triliun dengan belanja upah sebesar Rp. 1,274 Trilun di tahun 2018 untuk program padat karya tunai ( PKT ). Belanja upah tersebut ditargetkan dapat menyerap sebanyak 70.858 tenaga kerja di 831 desa yang tersebar di 739 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu kerja mulai Februari hingga Oktober 2018.
Program padat karya tunai disebut pula sebagai cash for work di mana suatu proyek dilakukan secara swakelola dan pekerja proyek diupah harian. Program padat karya itu dilakukan melalui skema dari penggunaan dana desa atau proyek-proyek kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.
PKT merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa atau kementerian demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Polanya dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi.
Untuk menindaklanjuti kesegeraan pelaksanaan program kerja padat karya tunai di desa. Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan yang tertuang dalam Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya). Arahan ini ditujukan kepada sejumlah Kementerian, Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan juga seluruh Kepala Daerah agar segera dilaksanakan.
Salah satu yang wajib melaksanakan program ini adalah Kemenhub yang secara spesifik dilaksanakan melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi. Salah satu program PKT Kemenhub yang telah dimulai adalah di Stasiun Cakung. Program PKT Kemenhub yang akan melibatkan total 70.858 orang pekerja di 831 desa dengan rata-rata upah Rp 2,8 juta orang per  bulan ini sendiri diharapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan turut meningkatkan daya beli masyarakat.
“Tadi saya bertemu dengan salah seorang pekerja dari Cirebon. Katanya gajinya lebih besar dari UMR, dan dia akan bekerja hingga enam bulan mendatang. Jadi ada kepastian mereka untuk bekerja dengan upah layak,” kata Menhub Budi Karya saat meninjau PKT di Stasiun Cakung.
Menhub mengatakan meskipun proyek perhubungan kerap bersinggungan dengan teknologi modern, namun tetap ada beberapa aspek yang membutuhkan tenaga manusia. Misalnya,  seperti pembangunan maupun rehabilitasi gedung milik Kemenhub, drainase baik di bandara, stasiun, terminal, pembangunan halte, dermaga, pekerjaan minor di bandara, hingga pengecatan. (*/B)

Menhub: Target PNBP 2018 Rp 9 T

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan target PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kementerian  Perhubungan untuk tahun 2018 akan menjadi Rp 9,000 triliun dari tahun sebelumnya Rp. 7,23 triliun.
Menurut Menhub, untuk mewujudkannya pada akhir bulan Maret 2018 mendatang seluruh kegiatan strategis sudah dilelangkan, sehingga kalaupun ada yang belum dilelang bisa dilakukan setelah bulan Maret.
“Ya, karena gini kan kalau itu dilelang bulan Maret paling lambat itu satu setengah bulan atau dua bulan berikutnya itu sudah terjadi. Jadi kalau nanti ternyata gagal lelang masih bisa dimungkinkan diulangi lagi pada bulan Mei, dan bulan Juli dan berarti penyerapannya lebih baik, berarti ada investasi, berarti menunjang proses investasi yang ada di Indonesia,” kata Menhub Budi dalam acara Pembekalan KPA di lingkungan Kementerian Perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai target PNBP Tahun 2018  antara lain melakukan upaya peningkatan kapasitas dan volume pelayanan transportasi, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan PNBP melalui sistem pembayaran secara elektronik. Selain itu juga dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif maupun teknis, serta menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan.
“Melaksanakan sesuai dokumen, esensinya adalah bagaimana rencana itu dibuat dengan baik. Perhatikan benar rencana itu dibuat dengan baik. Bagaimana pelabuhan apakah runway atau fungsi perhubungan yang lain memang dibutuhkan untuk masyarakat dan konektivitas,” jelas Menhub Budi di hadapan para peserta.
Menhub Budi juga menyampaikan untuk melakukan e-monitoring guna lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggaran di Kementerian Perhubungan. Juga meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal untuk menggali potensi dengan pemanfaatan aset. Dengan begitu Menhub Budi meyakini PNBP di tahun 2018 menjadi lebih baik. ( dephub.go.id/*/B)

Pagu Anggaran Kemenhub Turun 5,7%

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Pagu anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp 45,2 triliun atau turun 5,7 persen  dibandingkan 2017 yang mencapai Rp 47 triliun. Diharapkan serapan anggaran bisa mencapai 90 persen.
Demikian dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).
“Penurunan itu untuk instropeksi kita,” ujar Menhub Budi. Ia menambahkan apa yang diterima Kemenhub ini sudah menjadi aturan main dalam Kabinet Kerja. Hal serupa juga berlaku di instansi pemerintahan lain yang penyerapannya tidak maksimal juga akan ada konsekuensi. Serapan anggaran ini menjadi bahan evaluasi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Akibat serapan tak maksimal, anggaran Kemenhub pun dikurangi.
Selanjutnya Menhub Budi Karya ingin anggaran Rp 45,2 triliun tersebut, serapan anggaran di 2018 bisa mencapai 90 persen. “Kita bertekad untuk melaksanakan pencapaian daya serap itu 90 persen. Kita harapkan Maret 2018 seluruh kegiatan strategis sudah dilelang”.
Maka dari itu Menhub meminta para pejabat di Kemenhub untuk bekerja lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan serapan anggaran di Kemenhub sering menjadi sorotan. (*/B)