S A N K S I

Ditulis oleh Teks Toto TIS Suparto, Foto Istimewa on . Posted in airport-services

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan pernyataan tegas. Menhub tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada para kontraktor yang lalai. Baik lalai dalam mengerjakan proyek maupun lalai menjaga keselamatan para pekerjanya.
Tentu saja sanksi itu lebih ditujukan kepada para kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tentu pula Menhub tidak akan gegabah dalam memberikan  sanksi dimaksud. Ada prosedur untuk sampai menjatuhkan sanksi tersebut.
Apa yang ditegaskan Menhub itu sejalan dengan kebijakan kementerian lain. Pemerintah memastikan akan memberi sanksi yang tegas kepada kontraktor yang terbukti lalai dalam menerapkan keselamatan kerja pada pekerjanya sehingga menyebabkan terjadinya korban jiwa.
Sanksi yang dimaksud tertuang dalam UU Jasa Konstruksi. Pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau  pencabutan izin.
Ketegasan pemerintah ini tak lepas dari permintaan berbagai pihak, menyusul beberapa peristiwa yang menimpa para pekerja kontruksi. Betapa ironis, para pekerja dengan upah pas-pasan itu meregang nyawa karena kelalaian kontraktornya. Impian masa depan mereka ikut terkubur. Keluarga yang ditinggalkan menerka kehidupan mereka selanjutnya.
Maka dari itu sejumlah kalangan meminta agar pemerintah menerapkan sanksi dan audit lanjutan terhadap sejumlah kontraktor yang terbukti lalai dalam melindungi keselamatan pekerja konstruksi.
Kembali ke pernyataan Menhub, agaknya ketegasan memberikan sanksi tetapi tidak gegabah akan menjadi pegangan kuat untuk membangun infrastruktur berkualitas. Audit dan sanksi dapat menjadi solusi agar kontraktor kembali mengevaluasi kompetensi sumber daya manusia yang sebagian besar ditempatkan untuk mengerjakan sejumlah proyek berisiko.
Apalagi, pada tahun ini Kemenhub menganggarkan triliunan rupiah untuk proyek padat karya. Jika tanpa sanksi, bisa jadi keberpihakan kepada para pekerja tetap saja diabaikan. Setidaknya dengan audit menyeluruh, mereka akan  mengindahkan standar operasional untuk keselamatan pekerja. Mudah-mudahan upaya Menhub ini akan menenangkan para pekerja dan keluarganya. (*/B)