Demo

Ditulis oleh Toto TIS Suparto on . Posted in airport-services

Sabtu, pertengahan Mei lalu, di Bandara Sam Ratulangi terjadi kegaduhan. Sekelompok orang masuk ke terminal kedatangan agak memaksa. Wajah mereka menunjukkan kemarahan. Ternyata mereka sedang berdemo untuk menolak kedatangan salah seorang  Wakil Ketua DPR yang  berkunjung ke kota Manado. Massa tidak bisa menyembunyikan keberingasan mereka. Bahkan pendemo sampai masuk ke apron, alias parkiran pesawat yang seharusnya adalah restricted area alias steril.
Sudah barang tentu demo itu menyusahkan pengguna jasa bandara. Kenyamanan penumpang terganggu.  Pengguna jasa bandara pun mulai khawatir, bandara sebagai fasilitas umum sudah dinodai “kegaduhan politik”. Kekhawatiran itu memang layak direspons oleh pembuat kebijakan. Selama ini, yang namanya demo selalu mengganggu kepentingan umum. Lihat saja, jalanan acap macet lantaran ada demo.
Beruntung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi cepat tanggap. Menhub segera melayangkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada 18 Mei 2017. Inti dari surat edaran itu bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital nasional.
Dalam surat edaran, dijelaskan bahwa bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal angkutan adalah obyek vital transportasi sehingga tempat tersebut harus dilindungi dari gangguan keamanan. Kemenhub menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tapi tidak di tempat strategis yang dapat mengganggu pelayanan publik. Nantinya, pengelola bandara, stasiun kereta api dan terminal akan berkoordinasi dengan pihak TNI dan kepolisian terkait pengamanan.
Berikut poin penting surat edaran dari Menhub terkait larangan penyampaian pendapat di muka umum pada obyek vital transportasi nasional:
Bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api dan terminal merupakan obyek vital yang strategis yang harus dilindungi dari gangguan keamanan guna menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah obyek vital transportasi nasional dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut, agar para pimpinan unit kerja yang terkait dengan obyek vital transportasi nasional, mengambil langkah sebagai berikut
a.     mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing dengan melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap setiap orang dan/ atau barang yang masuk/ keluar dari/ ke wilayah obyek vital transportasi nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
b.     melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dalam hal ini dengan pihak TNI dan Kepolisian Negara RI.
Surat edaran itu menjadi pegangan bagi operator bandara bilaman suatu waktu terjadi demo di lingkungan bandara. Setidaknya menangkal demo bukanlah melawan demokrasi. Hal terpenting dalam hal ini  antara lain melindungi tempat vital bagi masyarakat. Apa jadinya bila atas dasar dali demokrasi, lalu sejumlah pendemo mengganggu apron?
Semoga kasus di Bandara Sam Ratulangi tidak akan terulang lagi di bandara lain. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi selayaknya dihormati fungsi bandara semustinya. Apalagi saat ini pemerintah sedang berupaya maksimal untuk membuat nyaman dan aman bandara bagi para pengguna jasanya. (tis)